by

Dinas PMD: Apapun Alasannya, Pemotongan BLT DD di Lobar Tidak Dibenarkan.

Lombok Barat. SuaraGiriMenang.com – Dugaan pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) yang dilakukan oknum pemerintah desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunung Sari sudah ditangani Reskrimsus Polda Nusa Tenggara Barat. Diketahi sebelumnya, warga penerima manfaat BLT DD Desa Bukit Tinggi melaporkan oknum pemerintah Desa Bukit Tinggi terkait dugaan  pemotongan BLT DD. Warga penerima manfaat keberatan adanya pemotongan sebesar 150 ribu dari nominal yang diterima sebesar 600 ribu. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) kabupaten Lombok barat, Heri Ramadan saat di konfirmasi di tempat kerjanya pada rabu, 17 juni 2020 mengenai persoalan dugaan pemotongan bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa (DD) yang dilakukan oknum pemerintah Desa Bukit Tinggi Kecanatan Gunngsari, Ia mengakui pihaknya sudah menerima laporan dari Polda Polda.

“Kasus kepada desa Bukit Tinggi ini sudah menjadi antensi perhatian aparat penegak hukum Polda NTB, karena laporan masyarakat masuknya ke Polda NTB. Reskrimsus Polda BTB kemudian turun melakukan penyelidik ke pihak terkait salah satunya ke pihak desa Bukit Tinggi, selain itu karena ini sudah menyangkut aparat penegak hukum tentunya sikap kami menyerahkan proses nya kepada aparat penegak hukum, tugas kami disini kalau dimintai data oleh pihak Polda kami siap” jelasnya.

Kendati demikian pihaknya mengakui adanya surat masuk ke Dinas PMD dari Polda NTB untuk dimintai keterangan mengenai regulasi dan penjelasan terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

“sudah ada suratnya masuk dari Polda NTB ke Dinas PMD untuk meminta semacam penjelasan keterangan terkait dengan BLT DD ini kemudian dikompilasi dengan peristiwa itu. Sebelumnya juga kami secara lisan sudah menyampaikan kemarin kepada Reskrimsus Polda NTB bahwa jauh hari kami sudah mengingatkan agar hal itu tidak dilakukan oleh desa termasuk perangkat kewilayahan dalam hal ini kepala dusun” jelasnya.

Kendati dengan berbagai alasan, pemotongan BLT DD tidak diperbolehkan. Terlebih tidak sesuai dengan aturan surat edaran dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), serta Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan.

“Apapun alasannya mengurangi nominal penerima BLT DD itu dengan alasan pemerataan kemudian bantuan sosial tidak dibenarkan walaupun dalam kesepakatan yang difasilitasi oleh perangkat desa, kalau dia mau nyumbang ke yang lain yang menerima manfaat ini,  siapa yang melarang kan itu sedekah. Tetapi ketika itu ada tekanan dan ada instruskidan difasilitasi oleh oknum kades, kadus dan perangkat desa itu tidak bisa dibenarkan dan yang bersangkutan bisa dimintai pertanggung jawaban secara hukum” tegasnya.

Kemudian heri Ramadan menjelaskan mengenai masyarakat yang belum sama sekali menerima manfaat BLT Dana Desa, ia mengatakan boleh mengganti penerima BLT DD akan tetapi harus melalui mekanisme dari awal.

“Boleh mengganti penerima BLT DD asal mekanisme nya dari awal lagi seperti Pendataan, kemudain dimusyawarahkan lagi, kemudian di putuskan oleh desa, kemudian dilaporkan ke camat tidak bisa ujung-ujungnya beruah tidak melalui mekanisme pendataan awal, mengganti yang lama dengan yang baru atau menambahnya harus melaui mekanisme” jelasnya.

Heri Ramadan juga menambahkan jika ada masyarakat yang belum menerima bantuan, bisa dimasukkan ke bantuan yang lain.

“Atau dengan cara lain misalnya kalau BLT DD tidak bisa mengcover, bisa dimasukkan kebantuan yang lain lewat BST karena banyak juga yang dobel dengan yang lain,itu bisa diganti atau bisa di JPS mantap” tambahnya.

Sementara itu, terkait dengan aturan Heri Ramadan mengakui, pihak Dinas PMD sudah berkomunikasi dengan kepalad desa sekabupaten Lombok Barat melalui whastapp group.

“Sejauh ini kita sudah komunikasikan kepada kades melalui whatsapp group Kepala Desa se Lombok barat . Saya pikir tidak ada kades yang tidak tau tentang peraturan ini sudah jelas peraturan Permendesny. Selain itu, nantinya proses penyeldikikan tidak hanya berkas formil saja yang diperiksa tetapi faktual dilapangan.  begitu dikwitasni 600 rb tetapi faktanya dilapangan berbeda dan ini kemudian difasilitasi oknum kadus dengan alasan pemerataan sesuai kesepakatan tetapi faktanya dilapangan tidak ada kesepakatan” jelasnya.

Heri menuturkan hingga saat ini laporan dugaan pemotongan BLT DD dari masyarakat sudah dua Desa yang masukke Dinas PMD dengan kasus yang sama yakni Desa Taman Ayu dan Bukti Tinggi.

Sementara itu, Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid saat dimintai tanggapannya usai rapat paripura bersama DPRD kabupaten Lombok barat, ia meminta kepala Desa untuk tidak melakukan pemotongan apapun kepada warga penerima manfaat BLT DD.

“Pertama, saya kasihan sama teman-teman kepala desa ,disatu sisi dia angkanya itu sudah 600 ribu, disisi lain uangnya tidak cukup untuk menjangkau seluruh masyarakat penerima. belum lagi tuntutan masyarakat kita kadang-kadang mampu tapi masih menuntut, makanya kemudian kades kita berkreasi dengan meminta sumbangan kepada warga. tapi saya tegaskan kalau untuk kepentingan pribadi itu tidak boleh dan kami persilahkan aparat hukum” jelasnya

Selain itu, Fauzan Khalid juga meminta kepada masyarakat supaya paham dengan situasi ini, agar tetap berkomunikasi dengan aparat penegak hukum terkait dugaan pemotongan BLT DD yang dilakukan pihak pemerintah Desa Bukit tinggi.

“Dan kita minta supaya masyarakat pahamlah,  karena dikasus korupsi itu kan ada memperkaya orang lain, untuk yang sudah terjadi saya tetap komunikasi dengan aparat hukum karena ini tidak bisa dihindari kasusnya ” tegasnya.

(hrs)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed