by

Pemdes Kediri Digedor, Masyarakat Pertanyakan Tansparansi Informasi Publik Penanganan Bantuan Covid-19

Lombok Barat. SuaraGiriMenang.com – Kelompok Masyarakat yang tergabung dalam GERAKAN MASYARAKAT BERSATU(GEMA-RATU) melakukan hearing ke pemerintah desa kediri Kabupaen Lombok Barat untuk meminta transparansi informasi publik, kamis 9 juli 2020.
Hearing dengan Pemerintah Desa Kediri dihadiri oleh pengurus GEMA-RATU beserta anggota memita pemerintah desa kediri transparansi informasi tata kelola pemerintah desa, khususnya pengelolaan data bantuan covid-19 yang masih belum merata.
Melalui ketua GEMA-RATU, Ispanizam, meminta penjelasan atas kebijakan pemerintah desa terkait dari tujuh jenis bantuan penyaluran untuk penanganan covid-19 dinilai masih belum keterbukaan data informasi penerima manfaat. Ia juga meminta kepada pemerintah desa kediri untuk meminta memperbaiki Basis Data Terpadu(BDT) penerima bantuan, karena masih menggunakan BDT yang lama.
“Kita minta, pemerintah desa untuk terbuka terkait penerima bantuan covid-19, dari tujuh jenis bantuan masih belum tepat sasaran” pinta nya di hadapan kepala desa kediri beserta jajaran. “kami minta juga pemerintah desa memperbaiki BDT yang bermasalah, penerima bantuan ini masih menggunakan BDT lama, sehingga yang menerima bantuan ada yang sudah meninggal” tambahnya.
Gerakan masyarakat dan bersatu (GEMA-RATU) meminta pemdes kediri untuk mengambil kebijakan yang tepat sasaran tanpa ada ketimpangan data penerima bantuan, terlebih dengan BDT yang bermasalah.
Kepala Desa Kediri, Fadholi Ibrahim , mengatakan data penerima manfaat sudah di validasi dan verfikasi jauh hari dan sudah melakukan perbaikan jika ada temuan data yang tidak sesuai kriteria atau dobel.
“Kita di pemerintah desa teliti akan data calon penerima bantuan covid-19, sudah kita validasikan dari pihak – pihak terkait dan merubah apa yang tidak sesuai kriteria penerima” Jelas Ibrahim dihadapan pengurus GEMA-RATU.
Kepala desa kediri, Fadholi Ibrahim,mengatakan pihaknya akan memperbaiki data penerima bantuan yang tidak sesuai, terlebih dengan BDT yang bermasalah sehingga bantuan tidak tepat sasaran.
Di samping itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kediri beserta kepala dusun yang hadir juga ikut memaparkan terkait kebijakan pemerintah desa dalam penanganan bantuan covid-19. Kebijakan pemdes sudah sesuai prosedur dan melalui musyawarah desa bersama perangkat desa lainnya. (hrs)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed