by

Kaleidoskop 2020, Pemda Lobar Paparkan IPM Alami Pertumbuhan

Lombok Barat. Suaragirimenang.com – Pemkab Lombok Barat mengklaim berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti visi misi MANTAP (Amanah, Sejahtera dan Berprestasi). Pasalnya mengacu angka statistik, kemiskinan berhasil diturunkan. Begitupula pertumbuhan ekonomi mampu ditingkatkan. Akan tetapi klaim Pemda ini dirasakan belum sesuai dengan kondisi di lapangan. Karena keberhasilan angka statistik itu dinilai belum dirasakan oleh masyakarat secara luas.

Demikian mengemuka dalam acara diskusi terbuka “Kaleidoskop Lobar 2020”, Senin (28/12). Diskusi mengangkat tema “Sudah MANTAP kah Lombok Barat?” yang diadakan Forum Wartawan Lombok Barat (FORTA LOBAR) dan Radio Suara Giri Menang (SGM) dan didukung Kominfo Lobar ini mengenghadirkan sejumlah narasumber diantaranya Sekda Dr H Baehaqi, Kepala BPS Anas, Ketua badan pembentukan Perda (Bampemperda) DPRD Lobar Indra Jaya Usman, dan sektretaris Komisi II Munawir Haris. Diundang juga para organsiasi, LSM, NGO dan Yayasan kemanusiaan.

Dalam pemaparannya, Sekda Lobar mengatakan untuk menjawab pertanyaan Sudah MANTAP Kah Lombok Barat? Tentu untuk mengukur itu harus mengacu pada RPJMD yang sudah disepakati. Indikator keberhasilan pemda, Mengacu indeks pembangunan manusia (IPM) mengalami pertumbuhan hingga 0.25 persen. Kalau IPM meningkat klaim dia, maka otomatis Indikator lain sebagai pendukung yakni pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan (daya beli) naik. Dirinci, dari Indikator angka kemiskinan berhasil diturunkan Mencapai 0,89 persen dari 15.17 persen menjadi 14.28 persen.

Angka pengangguran juga diklaim bagus karena full employment (kesempatan kerja penuh). Dari sisi pertumbuhan ekonomi, diklaim mengalami kenaikan pasca Gempa. Dari 0,57 persen menjadi 3.57 persen. Artinya angka pertumbuhan ekonomi cukup baik. “Tentu berdasarkan angka statistik, yang menjadi ukuran pedoman nasional dan internasional, Pemda susah Berhasil. Artinya Lobar sudah semi mantap,”jelas dia. Tentu diluar Indikator ini ada penilaian bersifat empiris. Dan masukan terkait hal ini akan menjadi bahan untuk kajian kedepan.

Senada dengan sekda, Kepala BPS Lobar Anas mengatakan yang digunakan mengukur keberhasilan pembangunan nasional dan dunia adalah angka kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi. Dan hasil akhirnya Adala IPM. Kemiskinan Lobar, naik peringkatnya ke posisi 7 dari sebelumnya peringkat 8. “Penurunan Kemiskinan 0.89 Lobar tertinggi ketiga di NTB,”jelas dia. Angka pengangguran sendiri naik 0,82 persen dampak dari Pandemi. Untuk IPM, pertumbuhan IPM Lobar tertinggi di NTB dengan 0,25 persen dan IPM Lobar posisi 4 di NTB.

Menanggapi hal ini, ketua Bapemperda DPRD Lobar Indra Jaya Usman menilai Pemda bagus dari sisi kebijakan anggaran tapi pada tataran implementasi kurang. Bahkan pihak dewan sudah sering meminta Pemda membuat semacam formulasi anggaran untuk menstimulus penanganan pengangguran dan kemiskinan. “Tapi sampai saat ini belum ada. Sehingga banyak anggaran yang dialokasikan belum memiliki daya ungkit terhadap penanganan Kemiskinan dan pengangguran,”tegas dia. Kritikan pedas disampaikan ketua Jarinkobar, Munawir mengatakan Kepuasan masyarakat terhadap Pemda merosot. Keberhasilan dari Data statistik yang disampaikan sekda tidak sesuai dengan dirasakan masyarakat bawah. “Data Keberhasilan secara statistik itu belum dirasakan oleh masyarakat Karena masih banyak warga kesulitan dari sisi ekonomi. Lantas dimana Capaian IPM berdasarkan data statistik,”tanya dia.

Ia melihat penetapan PAD dinilai tidak rasional. Sehingga anggaran belanja lebih besar dibanding pendapatan. Dampaknya sering terjadi pemotongan anggaran di OPD. Bahkan ada OPD yang mengelola belanja hanya Rp 400 ribu. Senada disampaikan Ketua Endris Foundation Lobar Muhayadi bahwa tolok ukur keberhasilan mengacu data bertolak belakang dengan kondisi di lapangan. Karena masih banyak warga yang mengurus bansos, surat miskin (SKTM) untuk keperluan berobat. Ia juga mengharapkan agar masyarakat jujur, ketika ada Program bantuan. Sekda pun menjawab terkait ukuran keberhasilan tentu mengacu data yang diakui secara aturan. Pun termasuk soal kepuasaan Masyakarat terhadap Pemda, diklaim berdasarkan survey meningkat sari 82,89 persen menjadi 83 persen lebih.

Sementara itu, Kades Bagek Polak Amir Amraen Putra mengatakan bahwa dari kondisi di masyakarat Bawah belum merasakan Sejahtera seperti yang disampaikan data statistik tersebut. “Itu hanya data statistik, tapi dibawah tidak seperti itu kondisinyaz”imbuh dia. Menurutnya Kemunduran terjadi karena koordinasi dan sinergi dengan desa sangat minim sekali. kedepan hal ini harus dibenahi oleh Pemda.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed