by

Lantik Tiga Orang Pejabat Eselon II, Bupati Fauzan Minta Staf Ahli Lebih Berperan

Lombok Barat. Suaragirimenang.com – Menutup tahun 2020, Bupati Kabupaten Lombok Barat H. Fauzan Khalid melantik tiga pejabat Eselon II yang akan mengisi tiga posisi yang masih lowong. Acara yang dihadiri juga oleh Wakil Bupati Hj. Sumiatun dan Sekretaris Daerah Dr.H. Baehaqi ini berkangsung di Aula Utama Kantor Bupati, Rabu, (30/12).
Adapun ketiga pejabat yang dilantik bupati yaitu H. Bahruddin Basya sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik. Sebelumnya Bahruddin menjabat Sekretaris pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim).
Hery Ramadhan sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Sebelumnya, Hery menjabat sekretaris pada instansi yang sama. Juga Camat Batulayar Syahrudin yang dimanahkan jabatan baru sebagai Kepala Badan Kepegawean Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM).
Bupati Fauzan dalam sambutannya meminta agar jabatan staf ahli lebih memainkan perannya.
“Semua potensi harus kita manfaatkan untuk memaksimalkan hasil-hasil dari pembangunan. Termasuk staf ahli, saya sangat berharap kepada staf ahli sesuai dengan bidangnya, agar asisten juga berkoordinasi dengan staf ahli dalam konteks supervisi, koordinasi, dengan OPD-OPD yang ada di Lombok Barat,” ujar bupati.
Bahkan bupati berharap agar staf ahli diikutkan dalam memberikan masukan tertulis. “Saya berharap ada saran-saran tertulis dari staf ahli tentang kegiatan apa yang bisa kita ambil yang bisa mempercepat tercapainya pembangunan,” ujar bupati.
Bukan hanya kepada staf ahli, kepada ketiga pejabat yang dilantik pun bupati menaruh harapan yang sama.
“Mohon kepada para pejabat yang baru saja dilantik, berikan bukti kepada kita semua dan masyarakat Lombok Barat bahwa Anda bisa melakukan yang lebih baik dari pejabat sebelumnya bahkan dari jabatan-jabatan sebelumnya yang diemban,” pesannya.

Khusus untuk Kepala Dinas PMD bupati berpesan agar memberikan supervisi kepada kepala desa yang dipilih oleh masyarakat. Hal ini, sambungnya, butuh tenaga dan kemampuan ekstra untuk berkoordinasi dalam rangka pembinaan.
“Jabatan politik itu biasanya lebih sulit untuk dilakukan koordinasi. Karena secara psikologis mereka dipilih oleh masyarakat. Namun tugas PMD adalah koordinasi, memberikan supervisi, mengarahkan supaya mereka tetap di rel yang benar,” pesan bupati. Dengan cara demikian bupati berharap tidak ada lagi kepala desa yang ditetapkan menjadi tersangka. Acara ini juga disaksikan oleh sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) Lombok Barat. (And)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed