by

Pesan-pesan Mendagri Tito Karnavian Dalam Rakorwasdanas 2021

Lombok Barat. Suaragirimenang.com – Untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional (Rakorwasdanas) 2021 dirangkai Launching Pengelolaan Bersama Monitoring Centre Prevention (MCP) yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian.

Kabupaten Lombok Barat sendiri mengikuti Rakorwasdanas secara virtual melalui Video Conference dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid didampingi Sekda Lobar Dr. H. Baehaqi, Kepala Inspektorat Lobar Hademan, MH, Kadis BPKAD Lobar Fauzan Husniadi, MM, dari Ruang Jayengrana, Selasa (31/8).

Mendagri Tito Karnavian saat membuka Rakorwasdanas mengucapkan terima kasih kepada Ketua APK dan Kepala BPKP untuk bekerja sama dalam rangka untuk melakukan pencegahan korupsi maupun penyimpangan-penyimpangan yang lainnya.

“Salah satunya kita melaunching sistem Pengelolaan Bersama Monitoring Centre Prevention (MCP). Dan saya kira nanti tolong rekan-rekan seluruh kepala daerah untuk menugaskan kepada Kepala Inspektorat masing-masing agar konek dengan sistem ini,” katanya.

Dia mengatakan, ada beberapa daerah yang sudah konek dengan sistem MCP ini dan ada sebagian daerah yang belum konek dengan sistem ini.

“Saya harapkan kepada daerah yang belum konek dengan sistem MCP ini agar segera berkoordinasi supaya nanti semua daerah tersambung dan terhubung dengan sistem MCP,” harapnya.

Terkait masalah pembinaan kata dia, ada beberapa hal yang terkait tugas dari Kemendagri dengan rekan-rekan pemerintah daerah khususnya masalah Penganggaran Rencana APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Dana Desa, Mendukung Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Manajemen Aset Daerah. Termasuk juga manajemen di daerah dan untuk menjaga stabilitas APBD artinya pendapatan yang dapat dikelola agar lebih baik dan lebih tinggi dari pada belanja sehingga kapasitas fiskalnya dapat terjaga.

“Berkaitan dengan tugas pokok Mendagri kami langsung menyampaikan beberapa temuan-temuan yang umum sering berlaku di samping spesifik. Mulai dari perencanaan yang kurang tepat sesuai kebutuhan. Jadi perencanaan yang kurang tepat itu membuat 60 persen kegagalan, sehingga perencanaan perlu dibuat sebaik mungkin sesuai prediksi yang tepat dan akurat apa yang direncanakan di masa mendatang sesuai perencanaan yang betul riil di masyarakat dan dirumuskan,” ujarnya.

Terakhir dia berharap, APIP yang beranggotakan BPKP, Inspektorat Kementerian/Lembaga dan Inspektorat Daerah, baik provinsi, kabupaten/kota harus saling bersinergi dengan baik dalam mengawal pemulihan ekonomi nasional, mengingat tantangan pengawasan saat ini berbarengan dengan pandemi Covid-19. (And/Pro)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed