by

Paripurna DPRD Lobar Tentang Penjelasan Kepala Daerah Terhadap RPJMD 2019 -2024

Lombok Barat. Suaragirimenang.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat (Sekda Kab Lobar) H. Baehaqi menyampaikan penjelasan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab Lobar Tahun 2019-2024 di hadapan 26 anggota dewan yang hadir di Ruang Sidang DPRD Lobar, (27/09).

Sidang dipimpin Wakil Ketua III Achmad Suparman didampingi Wakil Ketua I Hj Nurul Adha, diikuti oleh Asissten III Setda Lobar H. Ilham dan Kepala OPD.

H. Baehaqi dalam pidatonya mengatakan, beberapa pertimbangan dilakukan perubahan RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2024
di antaranya, hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan di
Lombok Barat, terjadi tuntutan masyarakat dan kondisi pembangunan yang sangat dinamis, sehingga diperlukan peninjauan kembali terhadap indikator kinerja, indikator program, strategi, kebijakan dan
program prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan.

Terjadinya wabah Pandemi COVID-19 yang
berdampak langsung kepada perubahan aktivitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Perubahan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Juga, perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

Lebih jauh Baehaqi mengatakan, proses penyusunan Perubahan RPJMD telah melalui tahapan, Persiapan Penyusunan Perubahan RPJMD, Penyusunan Rancangan Awal Perubahan RPJMD, Konsultasi Publik Rancangan Awal Perubahan RPJMD (20 Januari 2021), Pengajuan Rancangan Awal kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan, dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani kepala daerah dan Ketua DPRD (5 Februari 2021), Konsultasi Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kab. Lombok Barat 2019-2024 kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi NTB (4 Maret 2021), Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD, Musrenbang Perubahan RPJMD Kab. Lombok Barat Tahun 2019-2024 (21 April 2021), Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RPJMD, Reviu oleh Inspektorat, Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan RPJMD

Tahapan berikutnya berdasarkan pasal 69
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, adalah Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang Perubahan RPJMD, yang disampaikan pada tanggal 6 Mei 2021, yang selanjutnya pada hari ini mulai dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan Bersama DPRD
dan Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan RPJMD. (Bdi/Pro)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed