by

Optimalisasi penggunaan DBHCHT tahun 2022, Pemda Lobar Gelar FGD Bersama OPD

Lombok Barat. suara Giri Menang.Com – Optimalisasi penggunaan DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) tahun anggaran 2022 Pemerintah daerah melalui Bidang Perekonomian Setda kabupaten Lombok Barat kembali gelar Forum Grup Diskusi (FGD). Kamis, 18 November 2021.

Kepala Bagian Ekonomi Setda Lombok Barat, Agus Rahmat Hidayat, yang juga panitia acara mengatakan pelaksanakan kegiatan itu untuk koordinasi terkait perencanaan kegiatan penggunaan DBHCHT 2022.

“Paling tidak, ada gambaran kita di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Lombok Barat untuk menyusun rencana kerja 2022 yang berasal dari sumber DBHCHT.” Katanya saat memberikan laporan.

Asisten II Setda Kabupaten Lombok Barat, Rusditah, mengatakan Optimalisasi penggunaan dana DBHCHT 2021 kurang optimal karena terjadi kekeliruan pada juklak juknis untuk pelaksanaan bidang sosial sehingga memunculkan Sisa anggaran.

“Tentu penggunaannya kita mengacu kepada peraturan menteri keuangan yang tadi, tentu juga dilengkapi dengan juklak juknis untuk penggunaan itu. Sehingga kita menahan uang itu untuk menjadi SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) di tahun 2022.” Jelasnya.

“Insyaallah tahun 2022 ini kita komunikasikan semua dengan teman-teman (OPD terkait) untuk mulai menyusun perencanaannya perencanaannya. Nanti akan kita evaluasi bersama BAPEDA tentang penggunaan atau arah kegunaan baik yang SILPA maupun yang tambahannya,”

Dikatakan juga upaya untuk meningkatkan DBHCHT di Lombok barat, Pemda akan membangun Kawasan Industri Rokok.

“Insyaallah kita Lombok Barat siap menerima tantangan itu untuk kita bangun(kawasan industri rokok) sehingga tentu dengan harapan dapat memaksimalkan DBHCHT kita.”

“Kita akan usulkan secepatnya, kalau provinsi sudah siap, maka kami juga siap.”tambahnya.

Riyanto Hadi Saputro, Kepala seksi penindakan dan penyidikan KPPBC Mataram, menyatakan siap terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah Lombok Barat untuk optimalisasi DBHCHT.

“Kita tetap akan bersinergi teruskan dengan Pemda untuk pemberantasan rokok ilegal nya itu terutama kepada bekerjasama dengan satpol PPnya.”

“Tetap kita akan melakukannya lepas tanganlah kita membiarkan pemda itu berjalan sendiri tetap kita asistensi bagaimana baiknya untuk pemanfaatan memaksimalkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini dan nantinya kan itu jangka panjangnya untuk kesejahteraan masyarakat Lombok Barat pada umumnya” katanya.

Peserta FGD dari unsur bapeda, BPKAD, dinas Kominfo, dinas tenaga kerja, dinas kesehatan, satpol PP, dinas perindustrian dan perdagangan, dinas pertanian, dinas sosial, dinas pariwisata, bagian keuangan dan pembangunan kabupaten Lombok Barat.(ivn)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed