Bupati Fauzan Jadi Narasumber Reviu Road Map Reformasi Birokrasi

Lombok Barat. suaragirimenang.com– Sempurnakan peta jalan (Road Map) reformasi birokrasi Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020-2024, Bagian Organisasi dan Tatalaksana (Ortal) Setda Lombok Barat menggelar pertemuan dengan Kepala OPD, Sekretaris OPD dan Camat Narmada.

Pertemuan ini untuk menyempurnakan kembali road map Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 yang telah disusun sebelumnya. Hadir selaku Narasumber Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat Dr.H.Baehaqi.

Acara tersebut bertempat di Hotel Montana Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kamis, (2/12).

Kepala Bagian Ortal Setda Lobar H.Subardi mengatakan kegiatan ini berdasarkan Kepres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Reformasi Birokrasi mengamanahkan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menyusun Road Map Reformasi Birokasi setiap lima tahun sekali.

Periode pertama tahun 2010-2014 hanya Kabupaten Sumbawa yang menjadi pilot projet di NTB.

Sedangkan untuk Kabupaten Lombok Barat sendiri mulai menyusun Road Map Reformasi Birokrasi pada tahun 2014 -2019 lalu yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor. 15 tahun 2015.

Meskipun Lombok Barat terlambat menyusun Reformasi Birokrasi lima tahun dibanding Sumbawa, namun masuk penilaian di akhir periode kedua tahun 2019 lalu terdepan dengan menunjukkan nilai 65,17 atau nilai B, dibanding Sumbawa dengan nilai 50,14, kata Subardi. Dan pada periode ketiga tahun 2020-2024 Lobar telah menyusun road map Reformasi Birokrasi namun perlu di lreviu kembali.

Karena, lanjutnya, diamanahkan fokus dan prioritas. Fokus dan prioritas semua OPD harus menyusun road map Reformasi Birokrasi fokus pada akar masalah dan tata kelola saja tidak seperti sebelumnya.

“Maka road map yang sudah disusun perlu direviu dan disempurnakan kembali,” kata Bardi.

Sementara itu, Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid pada kesempatan itu selaku narasumber menyampaikan akuntabilitas kinerja kita di Lombok Barat masih berada pada posisi nilai B sejak tahun 2019.

Baca Juga:  Bupati Fauzan : "Pondok Pesantren Banyak Lahirkan Pimpinan dan Tokoh Nasional"

“Sekarang kita sudah 2021 masih B,” katanya.

Seharusnya, sambungnya, kita pada posisi A bukan B lagi karena hal-hal yang kurang itu bersifat administrasi tidak pada substansinya.

Dijelaskkannya kembali kenapa penilaian akuntabilitas kita masih B tidak A karena kita masih kurangnya pada hal administrasi saja. Maka yang bersifat administrasi ini, sambungnya, butuh keteladanan, dan ketelitian karena fitrahnya itu kita cendrung mengabaikan.

“Semua OPD terus aktif berinovasi serta bersinergi supaya kinerja terus dapat ditingkatkan sebagai pelayan masyarakat”.

“Kalau kita bekerja dan melampaui tugas kita maka yang lain itu mengikuti. Saya sering sampaikan tidak ada akibat yang mengingkari sebab,” kata Fauzan.

Sebab terjadi karena rangkaian bukan dari satu sebab tapi rangkaian-rangkaian sebab-sebab, lanjutnya.

“TPP sudah kita pikirkan bersama Wakil Bupati dan Sekda tinggal masalah kinerja itu tugas Bapak Ibu sekalian. Teknis Bapak Ibu semua jauh lebih tahu apa yang harus dilakukan terkait Reformasi Birokrasi dan seterusnya,” sambungnya. “

Mudah-mudahan semua melampaui dari tugas itu,” harap Fauzan. (Ded/Pro)

Leave a Reply

Your email address will not be published.