KUA-PPAS 2027 Disepakati, Pemkab dan DPRD Lombok Barat Fokus pada Kebutuhan Masyarakat
Suara Giri Menang, Gerung – DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 melalui Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Lombok Barat, Rabu (9/11/2026).
Kesepakatan tersebut menjadi pijakan penting dalam penyusunan APBD 2027, sekaligus menandai komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan arah kebijakan fiskal serta prioritas pembangunan daerah di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta jajaran perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan KUA-PPAS 2027.
Menurutnya, penyusunan anggaran harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah. Sebab, masih banyak kebutuhan pembangunan yang harus dipenuhi, sementara kapasitas anggaran memiliki keterbatasan.
“Tahun Anggaran 2027 sudah berada di hadapan kita. Tentu ada banyak harapan yang ingin kita wujudkan, tetapi kita juga harus memahami kondisi dan tantangan yang dihadapi. Kita menyadari masih banyak kebutuhan masyarakat yang perlu dipenuhi, sementara kemampuan anggaran daerah tentu memiliki keterbatasan,” ungkap Nurul Adha.
Ia menegaskan, kondisi tersebut menuntut adanya sinergi dan komitmen bersama agar setiap kebijakan anggaran benar-benar diarahkan pada program prioritas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Nurul Adha juga menekankan bahwa pembangunan Lombok Barat harus tetap bergerak melalui peningkatan infrastruktur, penguatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta perluasan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Kita harus memastikan bahwa apa yang kita dahulukan benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat dan membawa manfaat bagi kehidupan mereka,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia berharap kesepakatan KUA-PPAS 2027 tidak hanya menjadi tahapan administratif dalam penyusunan anggaran, tetapi juga menjadi komitmen bersama untuk memastikan program pembangunan berjalan tepat sasaran, efektif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Setelah penandatanganan nota kesepakatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat akan melanjutkan tahapan penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 untuk selanjutnya disampaikan dan dibahas bersama DPRD.
Pemerintah daerah menargetkan persetujuan bersama terhadap Rancangan APBD 2027 dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yakni pada 30 November 2026.
Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 oleh pihak eksekutif dan legislatif. Kesepakatan ini diharapkan semakin memperkuat kolaborasi kedua lembaga dalam mewujudkan pembangunan Lombok Barat yang maju, mandiri, dan berkeadilan.
