Suara Giri Menang-Langkah taktis diambil Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk mempercepat pemerataan pembangunan di tingkat akar rumput. Mengusung konsep pembangunan partisipatif, Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini memimpin langsung agenda evaluasi dan koordinasi bersama seluruh kepala desa se-Kecamatan Lingsar di Kantor Camat Lingsar, Selasa (23/6/2026).
Pertemuan strategis ini mempertemukan pengambil kebijakan tingkat kabupaten dan desa. Bupati hadir didampingi Penjabat Sekretaris Daerah, Asisten I, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hadir pula Camat Lingsar beserta seluruh kepala desa se-Kecamatan Lingsar untuk menyelaraskan program kerja daerah.
Dalam arahannya, Bupati H. Lalu Ahmad Zaini menginstruksikan agar seluruh perencanaan infrastruktur dan sosial wajib mengacu pada satu pintu, yaitu sistem Sejahtera dari Desa. Melalui skema ini, setiap usulan masyarakat yang lahir dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) akan otomatis terekam dan menjadi basis data bagi OPD dalam mengalokasikan anggaran kabupaten.
“Sistem Sejahtera dari Desa ini memastikan tidak ada aspirasi warga yang tercecer. Ini menjadi acuan mutlak bagi OPD agar program yang diturunkan benar-benar berbasis kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar proyek formalitas,” ujarnya
Selain menyerap aspirasi pembangunan fisik, Bupati memberikan atensi khusus pada lima isu krusial di Lingsar,Penuntasan kemiskinan ekstrem melalui bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH),Akselerasi penurunan angka stunting secara terpadu,Peningkatan mutu layanan kesehatan di tingkat desa,Stabilisasi harga dan penguatan sektor pertanian,Pembaruan data kemiskinan agar bantuan tepat sasaran.
Bupati secara tegas meminta para kepala desa bergerak cepat menyisir wilayahnya masing-masing. “Saya instruksikan kades untuk memastikan tidak ada lagi warga yang telantar di rumah tidak layak huni. Segera data dan laporkan, kita cari solusinya bersama,” ucapnya.
Aparatur desa menyambut baik ruang diskusi terbuka ini. Kepala Desa Batu Kumbung, H. Wirya Adi Saputra, menyebut audiensi langsung ini memotong jalur birokrasi yang panjang. Banyak sumbatan komunikasi dan kendala program di lapangan yang selama ini mandek bisa langsung mendapatkan solusi instan dari bupati dan kepala dinas terkait.
Pihak desa berharap model koordinasi tatap muka ini dijadikan agenda rutin berkala. Hal ini penting untuk mengawal sejauh mana realisasi komitmen yang telah disepakati bersama demi kesejahteraan masyarakat Lingsar. (Wni)
