Sura Giri Menang – Lombok Barat : Penanganan dan pencegahan stunting pada anak tidak dapat dibebankan pada satu pihak saja karna itu Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus menunjukkan komitmennya dalam menekan angka stunting melalui berbagai program intervensi salah satunya melalui kegiatan pelayanan balita stunting yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat di Puskesmas Labuapi, Sabtu (20/6/2026).
Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program Tata Laksana Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting yang telah dirancang pemerintah daerah.
Menurutnya, keterlibatan dokter spesialis tidak hanya untuk memastikan kondisi kesehatan anak, tetapi juga memberikan edukasi langsung kepada orang tua mengenai stunting, dampaknya terhadap tumbuh kembang anak, serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperbaiki kondisi gizi anak.
“Yang paling penting bukan hanya intervensi berupa susu dan makanan tambahan, tetapi juga pemahaman orang tua. Kita ingin orang tua bersama-sama berjuang agar anak-anak bisa keluar dari kondisi stunting,” ujarnya.
Selama ini, beban pengasuhan anak dan pemenuhan gizi sering kali dianggap sebagai tanggung jawab ibu semata. Padahal, kehadiran dan keterlibatan emosional seorang ayah sangat memengaruhi kondisi psikologis ibu dan anak. Dukungan dari ayah dapat meminimalkan stres pada ibu menyusui, sehingga produksi ASI eksklusif menjadi lebih optimal.
Selain membangun kedekatan emosional, orang tua wajib proaktif dalam mengawasi setiap fase krusial pertumbuhan anak, terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Fase ini dimulai sejak anak berada di dalam kandungan hingga berusia dua tahun.
Wabup yang akrab disapa UNA itu juga menyampaikan apresiasi kepada IDAI yang telah mendukung penuh program pemerintah daerah dalam upaya percepatan penurunan stunting. Hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari para dokter spesialis akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan lanjutan untuk mencegah maupun menangani kasus stunting di Lombok Barat.
Berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), angka stunting di Lombok Barat saat ini tercatat sebesar 9,47 persen dan terus menunjukkan tren penurunan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat, Erni Suryana menjelaskan bahwa pada tahun 2026 pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar 5 miliar untuk intervensi stunting, meningkat dibandingkan tahun 2025 yang sebesar 3,5 miliar.
Menurutnya, Lombok Barat menjadi satu-satunya kabupaten di Nusa Tenggara Barat yang mengalokasikan anggaran secara menyeluruh untuk intervensi balita stunting melalui pemberian susu khusus dengan pendampingan dokter spesialis anak.
“Karena itu seluruh balita stunting yang menjadi sasaran program dilakukan screening terlebih dahulu oleh dokter spesialis anak sebelum mendapatkan susu PKMK”,ujarnya
Lebih lanjut ia mengatakan, pada tahap kedua program intervensi tahun ini, sebanyak 1.860 balita usia di bawah dua tahun menjadi sasaran utama. Sebelumnya, pada tahap pertama sebanyak 1.552 balita telah mendapatkan intervensi, namun sebagian masih memerlukan pendampingan lanjutan karena belum sepenuhnya keluar dari kondisi stunting.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha, Sekretaris BKKBN Provinsi NTB, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat, Camat Labuapi, serta tim dokter spesialis anak yang tergabung dalam Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). (Wni)
