Rapat Paripurna DPRD Jawaban Kepala Daerah terhadap RAPBD Perubahan Lobar Tahun Anggaran 2026 di Ruang Sidang DPRD
Suara Giri Menang — Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) secara resmi menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2026. Jawaban tertulis tersebut dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD Lombok Barat, Jum’at, (11/9) guna mengklarifikasi 10 poin krusial terkait postur fiskal, serapan anggaran, hingga percepatan pembangunan di sisa tahun anggaran.
Dari Partai Golkar Lalu Hermayadi dalam intrupsinya ada berapa point yang perlu perhatian pemerintah setelah berbagai permasalahan yang melanda Lombok Barat tentunya kepercayaan masyarakat berkurang atas pemerintahan Lombok Barat “Pertama hal hal yang harus diperhatikan antara lain bagaimana kita menjaga akuntabilitas dan transparansi diera saat ini dalam rangka kita mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah “,ucapnya
Dan lebih lanjut ia menyatkan bagaimana prioritas prioritas program hari ini kita pastikan itu kebermanfaatannya kepada masyarakat agar lagi lagi bagaimana kita mengembalikan kepercayaan Masyarakat dan yang ketiga adalah asas kepatuhan hukum asas kehati hatian itu betul betul diperhatikan apa yang kemarin sudah kita disampaikan oleh inspektur bersama wabub bersama dengan teman teman hasil dari rapat bersama kami dan itu menjadi perhatian kita bersama”, ucapnya saat memberikan saran dan masukan di rapat paripurna DPRD
Pemerintah daerah menjelaskan bahwa target kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp9,794 miliar (1,60%) bersumber dari sektor retribusi daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah, khususnya peningkatan pendapatan BLUD. Untuk mencegah kebocoran di sisa tahun 2026, eksekutif memperkuat digitalisasi, pengawasan transaksi, dan optimalisasi penagihan piutang tanpa membebani masyarakat.
Di sisi lain, eksekutif membeberkan alasan di balik penurunan drastis sebesar 57,28% pada pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Penurunan mencolok ini terjadi akibat anjloknya pendapatan bagi hasil pemegang IUPK atas pertambangan mineral logam dan batu bara yang bersumber dari PT Aman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).
Menjawab sorotan dewan terkait belanja operasi yang menembus 1,772 triliun, Pemkab Lobar menjelaskan lonjakan terbesar disumbang oleh belanja barang dan jasa yang naik 122,14 miliar. Kenaikan ini terjadi karena pengalihan anggaran belanja modal yang tidak terselesaikan di masa lalu, yang untuk sementara diarahkan ke belanja barang dan jasa.
Mengingat waktu efektif pelaksanaan proyek fisik praktis hanya tersisa sekitar 3 bulan setelah penetapan pertengahan September 2026, eksekutif menyiapkan langkah antisipasi agar alokasi belanja modal Rp380,28 miliar terserap optimal. Strateginya meliputi percepatan proses pengadaan, pemetaan program prioritas yang paling siap eksekusi, pengendalian jadwal, serta monitoring berkala agar tidak ada proyek yang terputus di akhir tahun.
Pemerintah juga menaikkan porsi Belanja Tidak Terduga (BTT) menjadi 43,624 miliar. Dana besar ini disiapkan sebagai langkah antisipasi kedaruratan bencana alam di wilayah Lombok Barat, pemenuhan kebutuhan mendesak, sekaligus menjadi bantalan likuiditas keuangan jika target pendapatan daerah tidak tercapai.
Terkait penggunaan SiLPA sebesar 337 miliar yang habis dialokasikan untuk menutup defisit anggaran (hingga posisi SiLPA nol rupiah), Pemkab menjamin arus kas (cash flow) daerah tetap sehat. Langkah mitigasi yang dilakukan adalah memantau posisi kas secara berkala serta mempercepat realisasi penerimaan daerah demi menghindari risiko penumpukan tagihan atau gagal bayar kepada pihak ketiga.
Merespons permintaan legislatif terkait penyederhanaan birokrasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, eksekutif berkomitmen mempermudah proses aktivasi melalui sistem digitalisasi terpadu untuk belanja hibah, bansos, dan barang yang diserahkan ke masyarakat, sepanjang tidak menabrak aturan hukum.
Pemkab Lobar memastikan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama. Bahkan, anggaran afirmasi secara aktif disalurkan untuk kawasan 3T (Tertinggal, Terpencil, Terluar), seperti di Desa Giri Indah dan Desa Giri Gede Indah. Di wilayah ini, pemerintah mempercepat pembangunan dermaga/pelabuhan sema, jaringan pipa air bersih, jalan lingkungan, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta fasilitas bagi nelayan dan transportasi antarpulau.
Terakhir, eksekutif memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Lombok Barat saat ini berada di angka 4,19%. Angka ini diakui masih memiliki selisih (gap) sebesar 1,28% dari target RPJMD 2026 yang dipatok pada angka 5,47%. Pemerintah berjanji akan memfokuskan sisa program kerja agar berdampak langsung pada optimalisasi capaian target makro ekonomi tersebut.
