Anggota DPRD Lombok Barat menyampaikan interupsi dalam Sidang Paripurna dengan agenda Penyampaian Jawaban Kepala Daerah atas RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD Lombok Barat.
Suara Giri Menang,Gerung — Teka-teki mengenai pencairan bonus bagi para atlet Kabupaten Lombok Barat (Lobar) yang berjuang di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat terkatung-katung akibat persoalan administratif di internal eksekutif, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lobar kini memastikan bahwa pos anggaran khusus apresiasi tersebut resmi diakomodasi dalam skema APBD Perubahan.
Kepastian bonus atlet ini dikawal ketat oleh legislatif dalam sidang paripurna penyampaian Jawaban Kepala Daerah atas RAPBD Perubahan 2026 di Ruang Rapat Utama DPRD Lobar, Jumat (11/9/2026). Melalui interupsinya, juru bicara Fraksi PAN, Munawir, mengingatkan eksekutif agar tidak abai terhadap hak-hak peraih medali Porprov NTB. Menurutnya, pemda harus menjamin ketersediaan anggaran tersebut karena para atlet telah sukses mengharumkan nama Lombok Barat di kancah regional.
Ketidakpastian nominal bonus memicu desakan dari Haris agar TAPD Lobar segera memperjelas rincian APBD Perubahan 2026. Ia mempertanyakan mengapa anggaran KONI tidak bergerak naik, padahal daerah tetangga sudah menuntaskan pembagian bonus atlet Porprov. Haris menegaskan bahwa kepastian finansial ini adalah kunci utama untuk membakar semangat para atlet daerah agar mampu tampil maksimal dan menjaga nama baik Lombok Barat di kancah PON nanti.”Kalau daerah lain sudah melaksanakan pemberian bonus kepada para atlet, kita di Lobar, TAPD harus clear. Biar nanti pada PON para atlet kita lebih semangat membawa nama harum daerah kita,” ucapnya dengan tegas.
Kejelasan mengenai mekanisme anggaran ini diklarifikasi oleh Wakil Ketua KONI Bidang Binpres sekaligus Anggota DPRD Lobar, Dr. Syamsuriansyah. Ia mengungkapkan bahwa Badan Anggaran dan TAPD sebenarnya sudah menyepakati alokasi bonus tersebut. Namun, prosesnya sempat terhambat akibat kendala administratif, pos anggaran yang awalnya direncanakan sebagai dana hibah KONI, justru terinput ke dalam pagu anggaran Dinas Parekrafpora. Syamsuriansyah pun mengingatkan agar dinas teknis tidak mengklaim sepihak dana tersebut sebagai program internal OPD, karena anggaran itu murni merupakan bentuk apresiasi kolektif Pemkab Lobar untuk kesejahteraan para atlet. “Nanti tentunya diserahkan Pemkab dan KONI, karena namanya anggaran itu kolaborasi antara eksekutif dengan legislatif,” ucapnya.
Mengenai nominal pasti yang dialokasikan, legislator tersebut menyatakan belum dapat mempublikasikannya ke publik lantaran dokumen anggaran belum disahkan secara resmi. Kendati demikian, penentuan angka akhir tersebut dipastikan bakal menyesuaikan dengan kapasitas fiskal dan kemampuan keuangan daerah saat ini. Di samping mengawal bonus Porprov, pihak legislatif juga berkomitmen penuh mendukung langkah Pemkab Lombok Barat dalam mempertebal anggaran pembinaan sebagai persiapan menghadapi ajang Pra-PON mendatang.
