Ketua BAZNAS Lombok Barat Muhammad Taisir Al Azhar, L.C., S.Ag., M.A., (tengah kanan) Bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Agung Utama Muchlis (tengah kiri) usai Penandatangan Kesepakatan Penerimaan
Suara Giri Menang, Mataram — Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Barat mengambil langkah strategis dalam pengentasan kemiskinan ekstrem melalui sektor kesehatan. BAZNAS Lobar secara resmi menjalin kolaborasi dengan BPJS Kesehatan guna memperluas dan mengaktifkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi ribuan warga kurang mampu di wilayah tersebut.
Kolaborasi ini merupakan wujud nyata pemanfaatan dana zakat untuk kesehatan warga, sekaligus mendukung target pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan.
Ketua BAZNAS Lombok Barat, Taisir, menjelaskan bahwa program ini merupakan wujud transformasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari bantuan konsumtif jangka pendek menjadi jaring pengaman sosial yang berkelanjutan. Dalam implementasi awal, BAZNAS mengalokasikan dukungan pembiayaan kepesertaan yang menyasar sekitar 2.700 warga kurang mampu secara bertahap.
“Melalui kolaborasi ini, kami ingin memastikan masyarakat rentan tidak lagi takut berobat karena kendala biaya. Kesehatan adalah fondasi utama; masyarakat yang sehat memiliki peluang jauh lebih besar untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan hidup mereka,” ujar Taisir, Kamis, ( 5/11).
Langkah ini juga dirancang untuk menyasar para mustahik yang selama ini mengalami kendala administrasi maupun tunggakan iuran, sehingga hak mereka untuk mendapatkan layanan medis tingkat pertama hingga rujukan tetap terpenuhi.
Dalam penjelasannya, Taisir menyampaikan bahwa dukungan pembiayaan kepesertaan oleh BAZNAS Lombok Barat akan dialokasikan secara bertahap. Berkat koordinasi bersama BPJS Kesehatan, rencana awal yang menargetkan 2.500 partisipan berhasil dikembangkan lebih luas. BAZNAS secara tegas berkomitmen untuk mengintegrasikan program-program strategisnya dengan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Sinergi ini memastikan bahwa penyaluran bantuan berkontribusi langsung secara terpadu terhadap penuntasan kemiskinan dan persoalan sosial.
“Prinsipnya, kami ingin membangun kolaborasi dan sinergi. Program pemerintah daerah yang memungkinkan untuk didukung melalui BAZNAS akan kami upayakan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Sementara itu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Agung Utama Muchlis, menyatakan bahwa keberhasilan pemerataan akses kesehatan membutuhkan intervensi dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, tidak sekadar mengandalkan keandalan sistem pelayanan. BPJS Kesehatan secara konsisten berupaya mengoptimalkan layanan JKN agar lebih responsif, mudah dijangkau, dan berkeadilan. Namun, hasil evaluasi lapangan menunjukkan adanya hambatan kontinuitas kepesertaan pada kelompok mustahik akibat keterbatasan ekonomi dalam memenuhi kewajiban iuran, sehingga berpotensi menyebabkan status kepesertaan tidak aktif
“Karena itu, kolaborasi dengan BAZNAS melalui semangat gotong royong menjadi langkah penting. Kami ingin memastikan keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” ujarnya
Melalui sinergi ini, dana ZIS BAZNAS dialokasikan untuk membiayai tunggakan iuran dan pendaftaran JKN bagi warga yang membutuhkan. Dukungan ini diharapkan mampu menyentuh masyarakat akar rumput yang menghadapi hambatan finansial serta administratif.
“Ini merupakan wujud nyata kehadiran negara bersama lembaga keagamaan dalam memastikan masyarakat kurang mampu tetap memiliki akses terhadap layanan medis ketika sakit,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan penghargaan kepada BAZNAS Lombok Barat atas komitmen membangun kerja sama yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dengan jaminan keberlanjutan kepesertaan aktif yang didukung oleh dana zakat, warga kurang mampu di Lombok Barat kini memiliki kepastian hukum dan akses layanan kesehatan yang setara. Kemitraan ini diharapkan menjadi percontohan sinergi pemanfaatan dana publik non-pemerintah demi terwujudnya keadilan sosial yang inklusif. (Wni)
