
Suara Giri Menang – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bergerak cepat mengantisipasi potensi lonjakan harga barang pokok menjelang dan setelah Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Maulid Nabi Muhammad SAW. Langkah strategis ini diwujudkan melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Ruang Senggigi, Hotel Jayakarta, Senggigi, pada Rabu (29/7/2026).
Rapat krusial yang difasilitasi oleh Bank Indonesia ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha, Pj. Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, para kepala OPD, serta perwakilan dari Bank Indonesia, Bulog, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Barat.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan pilar penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan menekan angka kemiskinan, terutama pada masa transisi pemerintahan.
Untuk memastikan stabilitas harga tetap terjaga hingga pasca perayaan Maulid, TPID Lombok Barat akan mengoptimalkan peran dan fokus pada empat aspek utama, Keterjangkauan harga bagi seluruh lapisan masyarakat,Ketersediaan pasokan bahan pangan di pasar, Kelancaran distribusi logistik dari hulu ke hilir, Komunikasi efektif antar-pemangku kepentingan, Antisipasi Tradisi Madura dan Sasak (Maulid).
Wakil Bupati menjelaskan bahwa tradisi masyarakat Lombok dalam memperingati Maulid Nabi selalu diiringi dengan peningkatan permintaan komoditas pangan secara drastis. Beberapa komoditas yang menjadi perhatian utama meliputi beras, telur, daging ayam, dan daging sapi.
“Pemerintah harus memastikan pasokan aman agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan tradisi mereka tanpa terbebani lonjakan harga yang ekstrem,” ujar Hj. Nurul Adha.
Selain menjaga pasokan, Pemkab Lobar berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk memperketat pengawasan jalur distribusi guna mencegah praktik penimbunan barang oleh spekulan.
Sebagai langkah konkret di lapangan, TPID Lombok Barat akan terus memperkuat dan memperluas jangkauan program-program pro-rakyat yang sudah berjalan seperti,Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah, Program Tenten Tani Keliling, Sidak mendadak ke pasar tradisional dan gudang distributor resmi.
Tak hanya berfokus pada jangka pendek, dalam pertemuan yang diikuti oleh sekitar 80 peserta ini, Wakil Bupati juga mendorong percepatan implementasi revisi Roadmap TPID Lombok Barat Tahun 2025–2027. Langkah ini dilakukan agar program pengendalian inflasi daerah bersinergi erat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025–2030.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Lombok Barat, Abubakar, menjelaskan bahwa HLM ini menjadi wadah penguat ketahanan pangan daerah. Melalui kolaborasi berkesinambungan antara Pemda, BI, Bulog, dan BUMD pangan, Lombok Barat optimistis mampu menjaga inflasi tetap stabil dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (wni).
